Jejak Aung San Suu Kyi

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Jejak Aung San Suu Kyi - Aung San Suu Kyi lama menjadi penganjur perdamaian, tapi giliran etnis Rohingnya dibantai ia bungkam.

Jejak Aung San Suu Kyi 

Dua puluh delapan tahun setelah meninggalkan tanah airnya, Aung San Suu Kyi kembali ke Myanmar. Orang ini telah melanglangbuana ke berbagai negeri mengikuti ibunya yang menjadi duta besar. Setelah meraih gelar master dalam ilmu politik dari Universitas Oxford, ia memilih menjadi akademisi dan menikah dengan Michael Aris, sejarawan Inggris yang menekuni Tibet. Dari perkawinan itu, ia melahirkan dua putra.

Jejak Aung San Suu Kyi

Suu Kyi lahir pada 19 Juni 1945 di sebuah desa kecil bernama Hmway Saung. Bapaknya, Aung San, bukan orang sembarangan: founding father negara Myanmar modern yang berjuang memerdekakan bangsanya dari kolonialisme Inggris. Sementara Khin Kyi, ibunya, juga berasal dari keluarga terpandang. Pada saat belum banyak perempuan Myanmar mengenyam pendidikan tinggi, Khin Kyi sudah merasakan sekolah keperawatan. Suu Kyi adalah anak ketiga dari empat bersaudara.

Kemuraman datang melanda keluarga kecil itu dua tahun setelah Suu Kyi lahir. Sang bapak terlibat konflik politik dengan lawannya yang menyebabkan ia mati terbunuh. Selepas itu, Khin Kyi sendirian mengurus anak-anaknya (baca kisah kematian Aung San di sini).

Lahir dari keluarga terpandang memang mendatangkan keistimewaan tersendiri. Meski bapaknya tewas akibat pertarungan politik, ibunya mendapat jabatan yang bergengsi di negara Myanmar merdeka sebagai duta besar. Dari situlah kemudian Suu Kyi bisa bersekolah di luar negeri mengikuti ibunya sampai ia bisa lulus dari Oxford.

Tatkala pulang ke Myanmar pada 1988 itu, ia sejatinya datang untuk menjenguk sang ibu yang sedang sakit keras, bukan untuk tinggal lama di kampung halamannya. Apa boleh buat, takdir rupanya berkehendak lain. Krisis politik terjadi di Myanmar setelah Jenderal Ne Win, diktator yang berkuasa selama 26 tahun, mengundurkan diri. Tuntutan demokratisasi meruap di mana-mana, demonstrasi besar-besaran menentang kembalinya rezim militer melanda Myanmar.

Suu Kyi kemudian didaulat para demonstran sebagai simbol perlawanan nasional. Mereka membangkitkan lagi memori kepahlawanan sang ayahanda, Aung San, ketika berjuang melawan penjajahan Inggris.

Dengan berbagai pertimbangan, Suu Kyi akhirnya memilih untuk mengiyakan permintaan para demonstran. Ia meninggalkan kenyamanannya sebagai bangsawan Myanmar yang hidup di luar negeri demi memimpin gerakan perubahan.

Maka di tengah puncak demonstrasi pada 26 Agustus 1988, Suu Kyi tampil berpidato di hadapan 500.000 orang yang berkumpul di halaman Pagoda Shwedagon menyerukan demokratisasi. Di hari itu, ia benar-benar muncul sebagai ikon. Tapi betapapun derasnya tuntutan, militer masih terlalu kuat secara politik. Awal September, Junta militer anyar penerus Ne Win berhasil mengambil alih kekuasaan.

Kepulangan Suu Kyi dan krisis politik itu adalah dua peristiwa yang kebetulan saja sebenarnya, tanpa ada kaitan politik apapun. Lewat “kecelakaan” politik, Suu Kyi muncul sebagai fenomena putri pendiri bangsa yang menjadi pemimpin di negaranya. Dalam konteks Asia Tenggara, kita juga mengenal Gloria Macapagal Aroyo (putri Diosdado Macapagal) di Filipina dan Megawati Sukarnoputri di Indonesia.

Akibat aktivitas politik yang membahayakan kedudukan junta militer, Suu Kyi mesti menanggung risiko paling berat. Satu tahun setelah kembali, Suu Kyi dikenakan tahanan rumah dalam waktu yang lama. Selama menjadi tahanan rumah, ia sebenarnya diizinkan pemerintah untuk bebas asalkan pergi meninggalkan tanah airnya dan tidak boleh kembali. Tapi ia memilih tetap tinggal, mengorbankan kebersamaan sebagai seorang ibu dengan suami dan dua putranya demi rakyat Myanmar.

“Sebagai seorang ibu, pengorbanan terbesar adalah melepaskan anak-anak saya, tapi saya selalu sadar dengan kenyataan bahwa orang lain telah berkorban lebih banyak dari saya,” kata Suu Kyi dalam The Voice of Hope: Conversations with Alan Clements (2008).

Pada 1990-an itu, ia tak hanya populer di kalangan rakyat Myanmar. Lambat-laun, lantaran pemberitaan pers Barat soal heroisme Suu Kyi direproduksi terus menerus, ia menjelma jadi ikon kebebasan bagi orang-orang yang tertindas oleh militerisme dan rezim otoriter. Penghargaan Nobel Perdamaian yang ia dapat pada 1991 seperti meneguhkan ketokohannya.

Suu Kyi juga menjadi inspirasi bagi aktivis pro-demokrasi di Indonesia pada 1990-an. Situasi politik di Myanmar dan Indonesia saat itu hampir mirip: keduanya berada dalam cengkeraman diktator militer dan suara-suara oposisi direpresi.

Goenawan Mohamad, misalnya, merekam sosok itu dalam dalam “Catatan Pinggir” yang khusus didedikasikan untuk Suu Kyi dengan penuh simpati. Ada pula satu sajak yang ia persembahkan khusus buat Suu Kyi dengan judul persis nama lengkap tokoh oposisi Myanmar itu. Menggambarkan betapa besar hasrat akan kebebasan meski harus ditempuh dengan jalan sunyi, salah satu lariknya berbunyi:

“Seseorang akan bebas dan akan lari atau letih
Dan langit akan sedikit dan bintang beralih
Dan antara tiang tujuh bendera dan pucuk pucat pagoda
Seseorang akan bebas dan sorga akan tak ada”

Tapi segala heroisme Suu Kyi berubah menjadi kedegilan justru ketika apa yang paling dinantikannya tiba: kebebasan.

Pada 2010, ia dibebaskan dan segera menjadi tokoh Myanmar nomor satu. Junta militer, sementara itu, makin melemah dan terpaksa memberi beberapa konsesi bagi lawan-lawan politiknya. Salah satu konsesi yang diberikan adalah pemilihan umum yang bebas dan rahasia.

Dua tahun setelah Suu Kyi bebas, partai yang dipimpinnya memenangi pemilihan umum. Tapi dia tidak bisa menjadi presiden lantaran konstitusi Myanmar tak memungkinkannya (suami dan anaknya adalah warga negara asing). Ia kemudian mendapat jabatan “hiburan” sebagai Konselor Negara.

Dalam suasana kebebasan itu, militer Myanmar yang masih memegang kekuasaan besar justru melancarkan persekusi dan pembantaian terhadap etnis minoritas Rohingnya. Sejak 2012 sampai hari ini, ribuan orang Rohingnya mati terbunuh dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi.

Reaksi Suu Kyi sebagai pejuang kemanusiaan dan pemimpin negara?

Ia tetap diam dan membiarkan pembantaian itu terjadi. Tak pernah satu kata kutukan pun terucap dari mulutnya. Bahkan ia banyak dikecam karena rasis dan punya kecenderungan sinis terhadap orang Islam.

Paradoks Terbesar Aung San Suu Kyishare infografik

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada 2012, Suu Kyi kehilangan kesabaran ketika didesak oleh presenter yang memintanya mengutuk sentimen anti-Islam di Burma. Presenter tersebut adalah Mishal Husain, wartawati Inggris keturunan Pakistan yang beragama Islam.

“Tak ada yang bilang pada saya jika akan diwawancarai oleh seorang Muslim,” begitu keluhnya dalam komentar off-air setelah wawancara berlangsung. Tak pelak, protes pun makin menggila. Tuntutan agar panitia Nobel mencabut penghargaan untuk Suu Kyi juga bergema di mana-mana.

Bila kita menyimak pidato Suu Kyi dalam Kuliah Nobel tahun 2012, akan terasa percuma saja ia pernah mengucapkan kalimat ini:

“Di mana pun penderitaan diabaikan, akan ada benih-benih konflik, karena penderitaan merendah-hinakan dan menyakitkan dan menciptakan amarah.”

Ya, hari ini ia telah mengabaikan penderitaan bangsa Rohingnya. Itulah paradoks terbesar dalam hidup Suu Kyi. Tuntutan pencabutan Nobel, karena itu, bukan hal yang berlebihan.(Free Rohingnya)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Min Aung Hlaing, Jenderal di Balik Pembantaian Rohingya

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Min Aung Hlaing, Jenderal di Balik Pembantaian Rohingya -

We don’t have Rohingya in our country.
- Min Aung Hlaing, Komandan Militer Myanmar

Hanya satu orang yang dapat memerintahkan tentara untuk berhenti membunuhi orang-orang Rohingya dan membakari desa-desa mereka: Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar.

Min Aung Hlaing, Jenderal di Balik Pembantaian Rohingya

Masalahnya, jenderal nomor satu Myanmar itu tak mengakui keberadaan Rohingya. Baginya, Rohingya adalah imigran ilegal. Dan demikianlah status Rohingya di Myanmar: orang-orang buangan tanpa kewarganegaraan, pun meski telah tinggal turun-temurun di negeri itu.
“Jenderal Min Aung Hlaing adalah orang yang memberi perintah untuk membunuh Rohingya. Aung San Suu Kyi mungkin ‘monster’, tapi tak ada apa-apanya dibanding dia,” kata Kyaw Win, Direktur Burma Human Rights Network, dalam percakapan dengan kumparan, Kamis (31/8).

Secara de facto, Suu Kyi memang pemimpin Myanmar. Meski Undang-Undang Myanmar tak memperbolehkan dia menjabat sebagai presiden karena suaminya berkewarganegaraan asing--Inggris, ia memegang sederet posisi strategis: Menteri Luar Negeri, Menteri Kantor Presiden, Menteri Tenaga Listrik dan Energi, serta Menteri Pendidikan.

Suu Kyi ialah Penasihat Negara Myanmar, yang sesungguhnya mengendalikan presiden negeri itu, Htin Kyaw--yang naik ke tampuk pimpinan atas restu dia dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy; NLD) yang memenangi pemilu.

Namun dengan berbagai jabatan “mentereng” itu, bukan berarti Suu Kyi bisa menggenggam seisi negeri, sebab parlemen dikuasai oleh militer, di bawah Komandan Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Kamis kemarin, (31/8), pegiat kemanusiaan mendesak komunitas internasional untuk memfokuskan tekanan pada sang Jenderal--sosok di balik pembantaian Rohingya.

“Hanya dia yang dapat menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Rohingya, dan sejak tentaranya memulai serangan baru akhir bulan ini, ia bahkan tidak menghadapi kritik atau tekanan langsung dari komunitas internasional,” kata Mark Farmaner, Direktur Burma Campaign Inggris, seperti dilansir situs resmi lembaganya, Burma Campaign UK.

Farmaner tak berlebihan. Militer Myanmar yang mengawali operasi perburuan militan Rohingya sebagai respons atas penyerangan kelompok pemberontak ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army)--yang disebut pemerintah Myanmar teroris--terhadap 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer di Rakhine, negara bagian Myanmar yang menjadi tempat tinggal Rohingya, nyatanya menarget rakyat sipil Rohingya tak pandang bulu.

Lelaki-perempuan, tua-muda, sepuh-bayi, semua jadi korban kebrutalan tentara Myanmar. Mereka ditembaki tanpa ampun, menjadikan operasi perburuan pemberontak menjelma genosida--pembunuhan besar-besaran secara terencana terhadap suatu bangsa atau ras.

Meski jumlah korban sulit diperkirakan akibat penutupan akses media dan pengawas internasional menuju Rakhine, namun berdasarkan data berbagai sumber terpercaya yang dikumpulkan dari lapangan, Burma Campaign UK meyakini korban tewas mencapai ratusan orang, bahkan mungkin seribu lebih.
Sementara lebih dari 10.000 rumah ditaksir telah hancur bahkan rata dengan tanah. Kini, laporan-laporan baru yang masuk juga mulai menyebut munculnya aksi pemerkosaan, penyiksaan, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Serangan militer Myanmar terhadap Rohingya kali ini dinilai serupa dengan yang pernah mereka lakukan pada Oktober 2016, namun dengan skala lebih besar dan koordinasi lebih terpadu untuk menghancurkan semua struktur masyarakat Rohingya.

Aksi militer Myanmar pada Oktober 2016 itu mengusik Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian menyimpulkan kejahatan terhadap kemanusiaan telah berpotensi terjadi, sehingga Dewan HAM PBB membentuk Misi Pencari Fakta untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi di Rakhine, juga Shan dan Kachin di mana militer juga menjadikan etnis sipil sebagai target.

Setelah Misi Pencari Fakta PBB melakukan penyelidikan, sebuah laporan PBB awal tahun ini membeberkan rinci pelanggaran HAM oleh balatentara Jenderal Min Aung Hlaing terhadap Rohingya.

Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain: tentara Min Aung Hlaing memberi stempel pada bayi saat bayi itu baru lahir, membunuh bayi yang menangis karena haus ketika mereka memerkosa ibu si bayi, dan menembak anak-anak dari belakang saat bocah-bocah itu lari dari desa mereka yang terbakar.
Tak pelak, Jenderal Min Aung Hlaing dianggap sebagai hambatan terbesar bagi Myanmar. Mimpi memperbaiki HAM, melakukan reformasi demokratis, dan mewujudkan kedamaian, seolah terbang terbawa angin.

“Revolusi demokrasi Myanmar gagal total. Kini kami malah memiliki ‘Neo-Nazisme’,” kata Kyaw Win.
Pegawai negeri di bawah kendali Min Aung Hlaing, menurut Farmaner dalam tulisannya di Hufftington Post, menjegal reformasi dan kebijakan buatan pemerintah (baca: Suu Kyi). Sang jenderal pula yang menyandera dana kesehatan dan pendidikan negara dengan berkeras memperoleh alokasi anggaran besar untuk militer.

Maka, modernisasi negeri, peningkatan pendidikan bagi rakyat, dan pelayanan kesehatan layak, masih mimpi belaka bagi Myanmar.

Bukan itu saja, Min Aung Hlaing juga mengancam keseluruhan proses perdamaian dengan menekankan pada sikap garis keras yang tak dapat diterima oleh banyak organisasi etnis.

Namun, entah bagaimana, ia kerap lolos dari sorotan internasional dan kritik langsung dunia. Pada krisis Rohingya tahun lalu, juga tahun ini tentunya, adalah Suu Kyi yang paling banyak disorot dan dicaci, bukan Jenderal Min Aung Hlaing yang punya tongkat komando atas tentaranya yang kalap membasmi Rohingya.

November 2016, saat Suu Kyi membatalkan perjalanannya ke Indonesia karena disebut-sebut khawatir dengan protes atas pendiriannya terhadap Rohingya, Min Aung Hlaing justru tenang-tenang saja bepergian ke Eropa untuk menghadiri undangan pertemuan para komandan militer.
Dan memang nyatanya tak ada protes terhadapnya di Italia atau Belgia. Ketika tentaranya memerkosa dan membunuh Rohingya, dia melancong tanpa gangguan di Brussel dan Roma, bahkan sempat bepesiar di kanal-kanal cantik Venesia, sebelum mengunjungi pabrik senjata terlepas dari penerapan embargo senjata Uni Eropa terhadap Myanmar.

Luar biasa, bukan? Betapa gambaran itu membuat Suu Kyi, seorang perempuan hebat penerima Nobel Perdamaian yang dahulu biasa bergaul di lingkungan internasional, kini menjadi seperti perempuan tua pencemas, sedangkan rivalnya (militer)--yang sayangnya juga harus menjadi sahabatnya--malah dengan mudah bergaul luwes bak diplomat di Eropa.

Dunia, seperti kita tahu, selau menyimpan kejutan--yang sayangnya tak selalu menyenangkan. Dan ini sialnya terjadi pada Suu Kyi yang menerima beban harapan berlebih dari rakyat Myanmar--yang dulu mengidolakannya, bahkan dari seluruh dunia.

Tersandera. Itulah yang mungkin terjadi pada Suu Kyi. Pemerintahnya, sayangnya, tak dapat berbuat banyak tanpa militer.
Sejak partai Suu Kyi, NLD, dalam tahap membentuk pemerintahan pada Desember 2015, semua pihak menyadari dukungan militer--di negara yang selama berpuluh-puluh tahun diperintah militer--akan sangat krusial agar pemerintahan NLD dapat berjalan mulus.
Meski pemerintahan beralih ke sipil, namun tak ada yang meragukan fakta bahwa: militer Myanmar tetap sangat berpengaruh dalam perpolitikan. Salah satunya, tentu saja, terlihat dari penguasaan mereka atas parlemen--yang efektif “mengikat kaki” Suu Kyi.

Berikut laporan The Guardian usai Suu Kyi dan Min Aung Hlaing menggelar pertemuan pertama mereka pada Desember 2015, hampir dua tahun lalu itu.

“Itu adalah pertemuan yang kaya dengan simbolisme. Selama lebih dari dua dekade militer menindas Aung San Suu Kyi dan NLD setelah mengabaikan kemenangan partai itu pada Pemilihan 1990, kini mereka barus bekerja sama--NLD akan membentuk pemerintah, namun militer, berdasarkan konstitusi, memegang posisi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perbatasan.”

Kolaborasi antara dua seteru mungkin adalah hal paling sulit di dunia. Tapi, tahun itu NLD meraup hampir 80 persen suara rakyat--sebuah capaian historis yang tak bisa dinafikan. Di sisi lain, militer tetaplah institusi paling kuat di Myanmar, sehingga siapapun yang ingin menggenggam kekuasaan harus bekerja sama dengannya.

Bagaimana militer tidak berkuasa, jika konstitusi Myanmar memberikan seperempat kursi parlemen untuknya, plus satu hak veto konstitusional, dan tiga kementerian bidang keamanan seperti disebut The Guardian di atas.

Dengan posisi militer yang sesungguhnya tetap mencengkeram negeri, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan genosida oleh balatentara Jenderal Min Aung Hlaing terhadap Rohingya?
Terlebih, militer bukannya tak punya kepentingan membasmi Rohingya. Mereka menembaki orang-orang Rohingya dan membakari rumah-rumah di Rakhine karena memang bertujuan membuat Rohingya angkat kaki dari Myanmar.

Laporan Anders Corr dari Forbes menyebutkan, tanah dan ladang peninggalan orang-orang Rohingya yang mengungsi menghindari penindasan tentara, disulap menjadi lahan agribisnis bagi petinggi-petinggi militer Myanmar.
Luar biasa kejam dan licik.(Free Rohingnya)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Rabithah Usulkan Cabut Nobel Perdamaian Suu Kyi

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rabithah Usulkan Cabut Nobel Perdamaian Suu Kyi - Perkumpulan habaib Rabithah Alawiyah kecewa dengan ‎pemerintah Myanmar yang membiarkan masyarakat Rohingya hidup dalam kesengsaraan. Tokoh perdamaian yang dipuji banyak negara, Aung San Suu Kyi, dinilai tak becus mewujudkan kedamaian di sana.

Rabithah Usulkan Cabut Nobel Perdamaian Suu Kyi

Rabithah Usulkan Cabut Nobel Perdamaian Suu Kyi

"Melihat kepemimpinan de facto Aung San Suu Kyi yang tetap bergeming terhadap tragedi tersebut, maka secara moral sudah selayaknya diusulkan agar hadiah Nobel Perdamaian yang disandangnya dicabut," ujar Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith kepada Republika.co.id, Sabtu (2/9).

Habib Zen menyebut, pembantaian dan genosida kaum Muslim Rohingya di Myanmar adalah permasalahan kemanusiaan yang sangat serius yang harus segera dicari jalan keluarnya. DPP Rabithah Alawiyah sangat mengutuk kebiadaban tersebut dan mengimbau kepada seluruh elemen bangsa, khususnya kaum Muslimin di Indonesia untuk bahu membahu membantu saudara-saudara Muslim Rohingya, baik secara moril maupun materil antara lain dengan melakukan Qunut Nazilah.

Setelah sekian lama tragedi ini berlangsung, tanpa adanya tanda-tanda akan berakhir, maka DPP Rabithah Alawiyah memandang sudah selayaknya Pemerintah RI mengambil sikap yang tegas dan jelas kepada Pemerintah Myanmar. "Sikap ini harus ada, karena merupakan wujud dari semangat kita yang sesuai dengan pembukaan UUD45 yang mengamanatkan keikutsertaan yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mencegah penindasan terhadap harkat dan martabat manusia," ujar Habib Zen. (Free Rohingnya)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Anies Baswedan Kecam Aung San Suu Kyi

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Anies Baswedan Kecam Aung San Suu Kyi - Anies Baswedan menyebut hadiah Nobel Perdamaian tidak pantas diberikan kepada Menteri Luar Negeri Myanmar, Aung San Suu Kyi. Salah satu calon Gubernur DKI Jakarta ini mengecam sikap Aung San Suu Kyi yang hanya diam terkait insiden kemanusiaan terhadap warga Rohingya yang terjadi di negaranya.

Anies Baswedan Kecam Aung San Suu Kyi

"Saya menyerukan kepada Komite Nobel Norwegia untuk mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang diberikan kepada dia (Aung San Suu Kyi),” tukas Anies Baswedan melalui unggahan video di Instagram, Minggu (27/11/2016).

“Sungguh disayangkan, tidak dapat diterima dan tidak dapat dipahami ketika seorang peraih Nobel Perdamaian hanya berdiri diam, tidak bertindak, dan mengabaikan kekejaman ini," lanjutnya.

Dalam bahasa Inggris, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai bahwa Aung San Suu Kyi sangat bersalah dengan membiarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap kaum Rohingya di Myanmar.

"Kami ingin Komite Nobel Norwegia memperhatikan hal ini secara serius dan mengambil tindakan. Dunia mengamati Anda, di mana posisi Anda pada masalah kekejaman pembersihan etnis ini," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan Kecam Aung San Suu Kyi

Anies Baswedan melanjutkan, sebagai negara dengan masyarakat mayoritas Muslim, Indonesia terbuka menerima kaum Rohingnya untuk berlindung dari kekejaman itu. "Sebagai umat muslim Indonesia, kami membuka tangan kepada para saudara kami dari Myanmar untuk berlindung di tanah kami.”

“Anda adalah saudara-saudara kami. Kami menyambut Anda. Kami akan menjaga Anda. Namun ini hanya solusi sementara. Akar masalah harus diselesaikan," imbuh pria yang berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 ini.

Anies Baswedan juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan kaum Rohingya agar diberikan kekuatan dan melawan diskriminasi, penyiksaan, dan penindasan. "Mari bangkit, kirimkan doa kepada kaum Rohingya,” ajaknya.

"Mohonkan bantuan kepada Allah untuk menguatkan iman mereka, menguatkan moral mereka, menguatkan semangat mereka dalam melawan kekejaman pembersihan etnis ini. Ingat, kita tidak akan melupakan hal ini!” pungkas Anies Baswedan.

Aung San Suu Kyi menerima Nobel Perdamaian pada 1991 atas perjuangannya dalam memajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer saat itu. (Free Rohingnya)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين

Aung San Suu Kyi Menolak PBB Selidiki Soal Rohingya

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Aung San Suu Kyi Menolak PBB Selidiki Soal Rohingya - Dewan HAM PBB akan menyelidiki dugaan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan Rohingya di Rakhine, tapi Myanmar menolaknya.

Aung San Suu Kyi Menolak PBB Selidiki Soal Rohingya

Aung San Suu Kyi Menolak PBB Selidiki Soal Rohingya

Aung San Suu Kyi pada Selasa (2/5/2017) kemarin menolak keputusan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya.

"Kami tidak menyetujuinya," kata Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dalam konferensi pers bersama kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini saat mengunjungi Brussel, ketika ditanya mengenai pemeriksaan itu.

Seperti diwartakan Antara, Dewan HAM PBB pada Maret setuju mengerahkan sebuah misi pencari fakta ke Myanmar sehubungan dengan dugaan adanya pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan di negara bagian Rakhine.

"Kami memisahkan diri kami dari resolusi tersebut karena kami merasa resolusi itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan,” kata Suu Kyi.

Peraih Hadiah Nobel Suu Kyi mengatakan bahwa negaranya akan senang menerima rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya di kawasan tersebut.

"Namun, rekomendasi yang akan semakin memecah belah kedua komunitas di Rakhine tidak akan kami terima, karena itu tidak membantu menyelesaikan masalah yang muncul sepanjang waktu," katanya.

Reputasi Suu Kyi sebagai bintang internasional pembela hak asasi manusia memudar saat dia tak bersuara mengenai kejahatan terhadap warga Rohingya atau mengecam penumpasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan negaranya.

Para penyelidik PBB menyatakan penumpasan itu kemungkinan mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Namun awal bulan lalu, Suu Kyi menampik kabar penumpasan tersebut.
"Saya tidak berpikir bahwa sedang terjadi pembersihan etnis," kata Suu Kyi kepada BBC.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan ratusan kelompok tak bernegara tewas dalam penumpasan berbulan-bulan yang dilakukan oleh militer menyusul serangan mematikan terhadap pos polisi perbatasan Myanmar.

Selain itu hampir 75.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Namun Suu Kyi membantah bahwa dia atau otoritas Myanmar sengaja mengabaikan kejahatan itu.

"Saya tidak cukup yakin dengan apa yang Anda maksud dengan mengatakan bahwa kami tidak cukup prihatin pada semua tuduhan tentang kejahatan yang berlangsung di Rakhine," katanya.

Menurut Suu Kyi pihaknya sedang menyelidiki tuduhan tersebut.
"Kami sedang menyelidikinya dan mengambil tindakan," katanya sebagaimana dikutip Antara.

Mogherini menyebut Myanmar mendukung penyelidikan PBB.

"Pembentukan misi pencari fakta adalah satu dari sangat sedikit isu pertentangan antara kami," katanya di samping Suu Kyi. (Free Rohingnya)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين